Inilah Rincian Kekayaan Bisnis Ketua BPK yang Tidak Dilaporkan ke KPK ! Hasil ulasan Panama Papers !



Dokumen bocoran firma hukum Mossack Fonseca mengungkap perusahaan cangkang milik Ketua BPK Harry Azhar Azis. Perusahaan yang beralamat di British Virgin Islands itu didirikan pada Februari 2010, ketika Harry menjabat Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR-RI. Sempat membantah, belakangan Harry mengakui keberadaan perusahaan itu, yang menurutnya dibuat atas permintaan anaknya.

Tak pelak, sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat mendesak Harry mengundurkan diri. Sebagai pemimpin otoritas tertinggi pemeriksa keuangan negara, Harry dianggap tidak pantas memiliki perusahaan cangkang, yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dan menyamarkan hasil kejahatan.

Terlebih, kepemilikan perusahaan itu tidak disertakan Harry Azhar Azis dalam laporan kekayaan ke KPK.

Data Panama Papers menyeret Harry Azhar Azis. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu tercatat dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama. Pada awalnya, Harry membantah Sheng Yue International Limited sebagai perusahaan offshore miliknya.

Namun, kini ia mengakui kebenaran informasi tersebut. Menurut Harry, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan,” kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Bahkan, Harry pun mengakui menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. Namun, dia menyatakan tak sempat mundur lantaran kesibukannya. Dia baru melepas sepenuhnya sebagai direktur setahun setelah menjabat Ketua BPK. “Dan sepanjang saya menjadi direktur memang tidak ada transaksi di perusahaan tersebut.”

Karena itu, Harry mempersilahkan Kementerian Keuangan mengecek apakah namanya masuk dalam daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening di luar negeri. Hal ini mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan ada 79 persen kecocokan antara data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang disebutkan Panama Papers.

Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.

Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. (Lihat Grafik: Modus Kejahatan di Negeri Suaka Pajak).

Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” katanya.

Menurut Bambang, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen tersebut. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti nama-nama tersebut terutama yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK.

“PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus kepada Katadata. Sayang, Agus tak menjelaskan lebih jauh bagaimana modus yang digunakan oleh perusahaan atau warga Indonesia yang membuka kantor atau rekening di negara suaka pajak (tax haven) tersebut.

Yang pasti, dalam penelusuran ini, tim PPATK pernah terbang ke British Virgin Island, negara suaka pajak seperti Panama, untuk menjalin hubungan dan berbagi informasi. Tak hanya itu, lembaganya pun telah bekerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Bahkan, dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU).

Baca : Rincian Lengkap Panama Papers ! Apa itu Panama Papers, Penjelasan Tax Havens, & Nama-Nama di Panama Papers

Harry Azhar Azis, Ketua BPK, tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.

Pada pekan lalu, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, kemarin dia membenarkan salah satu isi Panama Papers tersebut. Harry menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015.

Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Namun, dia menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Sayangnya, sebagai pejabat negara, Harry tak melaporkan aset tersebut dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tindakan ini mendapat perhatian khusus Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurut dia, pejabat negara yang enggan melaporkan kepemilikan perusahaan offshore-nya dalam LHKPN, “Kami suruh mundur saja,” kata Agus dalam seminar “Bedah Kasus Aset Indonesia di Negara Suaka Pajak di Kedai Pos, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Menurut Agus, pejabat yang memiliki akun atau perusahaan cangkang biasanya untuk menerima komisi dari suplier di luar negeri. Misalnya, untuk menampung hasil penjualan minyak, gas, atau kontraktor. “Dugaannya itu ke sana,” ujar Agus.

Karena itu, instansinya akan mengkaji dokumen Panama Papers untuk melihat apakah nama-nama yang tercatat di sana, termasuk Harry, melakukan tindakan penghindaran pajak. PPATK memperkirakan butuh dua pekan untuk memverifikasi data tersebut.

Kepada Koran Tempo, Harry menyatakan begitu sibuk semenjak 2010 pindah ke Komisi Keuangan DPR. “Memang belum dilaporkan karena, terus terang, saya enggak kepikiran,” ujarnya. Namun, dia berjanji akan melaporkan kekayaannya yang berada di BVI tersebut. “Saya mau menunjukkan bahwa saya pernah memiliki perusahaan itu, tapi kini sudah tidak lagi.”

Walau demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tetap mendorong Harry untuk melepas jabatannya karena menyalahi aturan, yakni tidak melaporkan aset berupa perusahaan dalam LHKPN. Namun dia pun menekankan penting dilakukan validasi dan verifikasi oleh PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak lalu membandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan LHKPN. “Jika kepemilikan itu belum dilaporkan, harus mundur,” kata Prastowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.

Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte. Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya.

Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Pajak telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” kata Bambang beberap hari lalu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.

Rincian Kekayaan Bisnis Ketua BPK Harry Azhar Azis secara jelas telah disampaikan pada gambar berikut, rekam jejak mulai 2004 hingga saat ini.



Baca : Rincian Lengkap Panama Papers ! Apa itu Panama Papers, Penjelasan Tax Havens, & Nama-Nama di Panama Papers

Previous
Next Post »

8 komentar

Click here for komentar
Phaselab Id
admin
14 April 2016 01.49 ×

hebat pejabat di negeri ini
gaji kecil tapi bisa punya perusahaan gajah di luar negeri

duitnya dapat dari mana tuh...

Reply
avatar
Anonim
admin
14 April 2016 07.59 ×

BPK ( badan pengepul Keuangan ) hehehhehehehehehhehehe gitu kok mo cari2 kesalahan org lain ...... jangan menunjukkan jari ke org yg benar .... giliran kau sendiri tertunjuk baru begini begitu .... OMG .... ternyata uang negara ada padamu semua wooow, mungkin ini juga yg menjadi alasan mengapa abraham samad di salahkan takut borok2 para penguasa terkuak dipermukaan ...

Reply
avatar
roger saja
admin
14 April 2016 17.57 ×

Bukan hal baru lagi bwt Petinggi di Negeri ini kita Teriak bahwa Penjajah tidak ada lagi di Indonesia, namun Penjahat banyak kooo..? orang sering tunjukan telunjuknya pada orang lain tapi lupa bahwa 4 jari menunjuk dirinya....... kasihan eeeee ketahuan 4 jari menunjuk dirinya ........ aduh malunya luar biasa yaaaa terpaksa ... harus paksakan diri.... untuk berdiri ............. para pejabat tak bisa kerja dengan tenang oleh karena saling ........... menuding karena pingin jabatan yg lebih tinggi .......................

Reply
avatar
14 April 2016 19.04 ×

Tukang sapu,, tapi sapunya penuh kotoran
bagaimana mau bersih

Reply
avatar
14 April 2016 19.38 ×

Asli Otak Maling bin Bajinngan!

Reply
avatar
andi
admin
15 April 2016 02.35 ×

ya kalau ngaku gak ada transaksi bisa jadi memang gak ada transaksi, tapi untuk mendirikan sebuah perusahaan kan setidak2nya perlu modal. Nah modalnya brp tuch?? truz modalnya uang dr mana???? tinggal tunggu aja hasil klarifikasi Dirjen pajak sama PPATK,hehehee

Reply
avatar
15 April 2016 07.29 ×

Pejabat negara selevel ketua bpk kelakuannya gak bisa dicth, memalukan...pantas dicopot dan dilidik......

Reply
avatar
agritrade
admin
15 April 2016 07.49 ×

sidik segera, supaya terang benerang

Reply
avatar