Terungkap ! Kasus RS Sumber Waras hanya akal-akalan BPK & DPRD DKI jatuhkan Ahok


Sebagaimna dikutip dari berbagai media haters ahok bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Desember 2015 lalu.

Dalam temuannya, BPK menyebut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalah dalam pembelian lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras sebesar Rp 755 Miliar.

Menurut BPK, dalam proses pembelian lahan tersebut setidaknya terdapat enam penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan.

Poin yang menurut BPK paling fatal adalah terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) RS Sumber Waras yang mencapai Rp 20.755.000 per meter.

Padahal versi BPK, seharusnya NJOP untuk tanah yang berlokasi di jalan Tomang Utara itu hanya Rp 7.440.000.

PADAHAL FAKTANYA BPK KELIRU : Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras yang ditentukan pada 2013 naik dan disesuiakan menjadi Rp 20,7 juta.

Berikut kami sajikan data dan fakta lebih lengkap :

Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investasi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. BPK menuduh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersalah membeli 3,6 hektare senilai Rp 755 miliar lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat itu pada 2014.

Basuki alias Ahok punya dalih untuk mematahkan tuduhan itu. Bagaimana fakta sebenarnya? Berikut ini dokumen dan keterangan-keterangan yang dimuat Koran Tempo edisi 8 Desember 2015.

Lokasi Salah

BPK: Lokasi lahan Sumber Waras bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara.

Ahok: Lokasi tanah Sumber Waras seluas 3,6 hektare itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jalan Tomang.

FAKTA BPK Keliru : Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878.

Jadi kicauan mantan orang kepercayaan SBY di akun twitternya sudah basi!! Karena jelas Ahok mengakui tanah tersebut di Jalan Kyai Tapa bukan di Jalan Tomang!


NJOP Keliru

BPK: Karena letaknya di Jalan Tomang Utara, basis pembelian lahan Sumber Waras memakai nilai jual obyek pajak jalan itu Rp 7 juta per meter persegi.

Ahok: Penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa.

FAKTA BPK Keliru : Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

Tentu saja yang menentukan NJOP Sumber Waras adalah Dirjen Pajak !!


Kerugian

BPK: Pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar.

Ahok: Tawaran Ciputra itu ketika nilai jual obyek pajak belum naik pada 2013. Pada 2014, NJOP tanah di seluruh Jakarta naik 80 persen.

FAKTA NJOP Memang Naik : Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras yang ditentukan pada 2013 naik dari Rp 12,2 juta sedangkan pada 2014 Rp 20,7 juta. (Baca : Klarifikasi Resmi ICW : Tuduhan BPK soal Korupsi RS Sumber Waras Tidak Akuntabel !)

Pembelian Tanpa Kajian

BPK: Pembelian lahan Sumber Waras kurang cermat karena tanpa kajian dan perencanaan yang matang.

Ahok: Dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

FAKTA memang Tercantum dalam APBD dan Disetujui DPRD : Dalam APBD 2014, pembelian lahan RS Sumber Waras tercantum di KUA-PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani empat pimpinan DPRD 2014-2019 dengan harga sesuai NJOP Rp 20,7 juta : Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Boy Bernadi Sadikin, dan Lulung Lunggana.

Jadi yang tanda tangan siapa? Yang menandatangani Anggota DPRD DKI Jakarta dan telah menyetujui, bukanlah Gubernur atau Wakil Gubernur melainkan 4 pimpinan DPRD DKI. Dan ternyata salah satu penandatangannya adalah yang begitu getol menyalahkan Ahok, mungkin yang bersangkutan lupa telah menandatangani KUA-PPAS dalam APBD 2014 tersebut, atau mungkin belum membaca secara teliti.

Sebagai tambahan berikut pernyataan anak dari pemilik RS Sumber Waras agar lebih gamblang, bahwa rencana pembelian oleh DKI (Ahok) memang seharga NJOP Rp 20,7, hanya awalnya untuk Ciputra dibatalkan sebab diperuntukkan untuk kesehatan / rumah sakit, sehingga di tempat tersebut akan dibangun RS Kanker dan RS Jantung, BPKP sudah periksa dan bersih dan tidak ada korupsi, malah terkesan hanya bualan saja sebab data tidak akurat banyak yang keliru :

Previous
Next Post »

31 komentar

Click here for komentar
14 Maret 2016 11.41 ×

Selamat dan sukses mengantar Ahok-Heru untuk Jakarta Baru Jilid Dua
Asrul Hoesein
Pondok Pinang
Jakarta Selatan
0811977213q

Reply
avatar
Mun Te
admin
14 Maret 2016 20.46 ×

Kalau ada pemerintah yang bagus dan tegas, pasti, selalu ada cara cara dilakukan org yang tidak senang. Untuk memjelek jelekkan nya. Maju terus PAK AHOK, Tunjukkan kebolehan Anda sebagai seorang peminpin,dan takut akan yang MAHA KUASA.

Reply
avatar
14 Maret 2016 21.03 ×

Tuduhan yg tdk benar berarti namanya fitnah...
Bisa di kenai pasal pencemaran nama baik gak tuh...

Reply
avatar
ondy bai
admin
15 Maret 2016 02.17 ×

Jakarta adalah milik seluruh Bangsa Indonesia sebagai Ibu Kota Negara. Ahok adalah aset berharga milik bangsa RI. Maju terus pak Ahok. Bangsa ini mendukungmu.

Reply
avatar
15 Maret 2016 05.47 ×

Sedikit menyesal bukan tinggal di DKI karena tidak bisa mempersembahkan ktp untuk Ahok. Padahal saya sudah merasa berteman sejak dia kampanye calon Wagub DKI..

Reply
avatar
15 Maret 2016 09.29 ×

Bangsa ini sngt membutuhkan pemimpin sprt Ahok demi kelangsungan generasi kt berikutnya

Reply
avatar
Unknown
admin
15 Maret 2016 10.17 ×

Pak ingat..!! Kt minoritas.. tapi kita lahir dan besar di negara ini.. yg artinya kita org INDONESIA... majukan pak jakarta... buat jd ibukota maju didunia

Reply
avatar
syhura
admin
15 Maret 2016 16.59 ×

Hahahhh...ternyata lulung pikun ya... dia ttd tapi lupa.. mau apa lagi dprd dki cari kesalahn ahok.lulung sdh mulain lemas mau apa lagi ya. Kasihan deh lu

Reply
avatar
syhura
admin
15 Maret 2016 17.02 ×

Ayo oooo dukung ahok trus jadi gubernur dki. Mau lewat partai atau independen ahok pasti kita dukung dan menang...!!!!

Reply
avatar
nasrul Hadi
admin
16 Maret 2016 03.07 ×

Sy dukung yang baik dan amanah

Reply
avatar
16 Maret 2016 06.52 ×

Fenomena menarik, ketika melihat seorang Ahok yg bekerja mati-matian membela kepentingan rakyat dibenci, sementara para koruptor dan tukang tipu di republik ini di bela-bela. Tetap semangat Pak Ahok, membela kesejahteraan rakyat.

Reply
avatar
16 Maret 2016 09.07 ×

Maju pa Ahok, rakyat meili kamu. bukan partai-partai. Partai sudah tamat.Sekarang himbau masyarakat seluruh daerah untuk kalau ada orang yang bai seperti pa ahok calon dari independen, dukung orang tersebut, dan jangan dukung dari partai. Koropsinya banyak. karena musti ada uang yang masuk kembali menggantikan uang yang sudah kaluar banyak ke partai. Bagaimana Indonesi bisa maju kaya gini. Jadi kalau mau jadi pemimpin cuma orang yang punya duit. Lalu kalau pemimpin yang baik pada rakyat tetapi tidak punya duit gimana? coba pikir teman-teman

Reply
avatar
16 Maret 2016 09.55 ×

Untuk teman Ahok,front pendukung Ahok,dan banyak lagi yg mendukung Ahok,mari kita dukung yg bersih dan Amanah jgn lihat dr suku ,ras dan agama tapi yg benar mau membangun Jakarta dan jauh dr korupsi.........kita sudah lihat hasilnya ,BANJIR BERKURANG,PERUMAHAN (RUSUN).DIBANGUN ,PNS LBH DISIPLIN DAN TDK KORUPSI,WADUK PLUIT UDAH BERSIH dan ini baru permulaan tahap berikutnya Macet akan berkurang dan Jakarta akan menyaingi kota2 besar didunia DUKUNG AHOK.

Reply
avatar
THOMSON
admin
16 Maret 2016 19.29 ×

Galau bisa dibasmi aja orang2 yang tukang fitnah gini pukulin rame2 sama warga seperti pencuri atau pencopet

Reply
avatar
agus iswanto
admin
16 Maret 2016 21.09 ×

kalo berdasar NJOP mungkin masuk akal tapi status tanah adalah HGB, yg perlu dikaji sebenarnya itu, HGB itukan ada masa berlakunya. saya rasa yg pinter itu yg punya rumah sakit, mau habis masa berlakunya langsung jual. Tanah yg berstatus SHM dipertahankan. Yang mengherankan kenapa 2 sertifikat bisa jadi satu surat tagihan PBB nya. Atau mungkin temen-temen ada yang lebih ngerti mohon pencerahan thank's.

Reply
avatar
Walujo Hadi
admin
16 Maret 2016 22.16 ×

Di BPK kan ada org2 partai...sejln dg org2 dprd...ya begitulah adanya...Dg adanya facta ini...apa mrk nggak maluuu yooo ???...ketahuan banget cara2 mafiosonya...kemon yuuk dukung p Ahok...

Reply
avatar
Unknown
admin
17 Maret 2016 06.47 ×

yang benar itu akan tetap benar, meskipun di letakkan dalam lumpur yang dalam, kebenaran akan berani bersuara lantang sedangkan yang salah hanya akan mencari kambing hitam...kasihan ya haji lulung, preman tanah abang, bentar lagi stroke hahahaha

Reply
avatar
19 Maret 2016 21.51 ×

Saya geram melihat BPK, emang institusi itu milik nenek moyangnya, sehingga bisa digunakan sebagai alat negosiasi. Hallooooo ini tahun 2016, nggak bisa macam macam lagi. Loe diperiksa, kalau ketahuan main main, walau sudah dipecat, tetap bisa masuk bui.

Reply
avatar
Jimmi Cuang
admin
23 Maret 2016 05.24 ×

Habiskan tukang fitnah. Berarti ada kolusi antara bpk dengan dprd donk.

Reply
avatar
29 Maret 2016 00.40 ×

Biasa..BPK suka nya mencari cari masalah..proyek ini di audit lah proyek itu di audit lah..nama nya aja BPK..

Reply
avatar
Anonim
admin
14 April 2016 08.14 ×

org benar itu musuh bebuyutannya org yg culas, pengen menang sendiri , pengecut , pecundang , penyamun....... dan saya pikir 95% Dinas / perusahaan / badan usaha yg dimiliki negara termasuk didalamnya mpr dpr dsb itu culas makanya org2 yg benar2 mementing kan kemajuan bangsa dan negara akan dihancurkan dgn 1000 cara namun org yg baik dan berkenan di hati kebanyakkan rakyat akan mempunya 1 ato 2 jurus jitu untuk melumpuhkan mereka.

Reply
avatar
14 April 2016 21.48 ×

"Satyam eva jayante " kebenaran pasti akan menang

Reply
avatar
Unknown
admin
14 April 2016 22.20 ×

tetap waspada teman, musuh tetap akan mencari celah dan semakin licik

Reply
avatar
15 April 2016 01.39 ×

Saya pernah beli ruko, HGB habis 2010, TDK dpt ditingkatkan jd SHM, itu katanya sudah perda, namun shgb saya tsb bisa di perpanjang 20 thn dgn membayar retribusinya sebesar 2,800,000 SDH termasuk biaya notaris!demikian

Reply
avatar
meidrus
admin
15 April 2016 05.13 ×

Sayang ktp depok, bukan jakarta..

Reply
avatar
indra lomi
admin
2 Mei 2016 13.50 ×

Beta orang NNT, Beta dukung Pak Ahok. Jakarta maju artinya indonesia maju. Ibu kota jakarta adalah cermin buat kato lainya di idonesia. Smangat Pak Ahok.

Reply
avatar
6 Mei 2016 01.08 ×

SUDAH JELAS DAN TERBUKTI BPK PUNYA KEPENTINGAN KELOMPOK UNTUK MENCEGAL PAK GUBERNUR AHOK.

ITU KETUA BPK DAN BANYAK MANUSIA MANUSIA MUNAFIK IBLIS BERWAJAH SANTUN YANG BERLINDUNG DI BALIK UNDANG UNDANG DI KPK.

TAPI SESUNGGUHNYA FAKTA KELOMPOK BARISAN SAKIT HATI YANG BEKERJA BERUSAHA BERBAGAI MACAM CARA UNTUK MENCARI CARI KESALAHAN.

PESAN MULIA PECAT KETUA BPK BAPAK ITU YANG BOTAK ITU ORANG MANUSIA IBLIS LICIK PROVOKATOR YANG DI TITIPKAN GOLKAR.

MAJU TERUS PAK GUBERNUR AHOK SERAHKAN JIWA RAGA MU PAK GUBERNUR AHOK UNTUK MELAYANI WARGA MASYARAKAT DKI IBUKOTA NEGARA INDONESIA HEBAT SEMAKIN MEMBAIK.

TUHAN BERSERTA ENGKAU DAN ALAM SEMESTA MENDUNG MU .

Reply
avatar
Abdul Malik
admin
3 Juni 2016 17.48 ×

Goodbye pdip welcome nasdem,mudah2an banyak orang peduli dgn partai yg mendukung ahok

Reply
avatar
4 Juni 2016 07.52 ×

aku menduga dimasa yg akan datang seandainya Ahok Berpasangan dgn Jokowi terserah siapa yg jadi Presiden ,kesejahteraan Indonesia bisa sejajar dgn Negara Asia yg lain minimal seperti Malaysia ,dan Koruptor bisa bersih dari Indonesia

Reply
avatar