Ini Dia Wajah Wajah Komisi II DPR RI yang Ngotot Revisi UU Pilkada untuk Independen


Anda ingin tahu siapa saja Anggota dari Komisi II DPR RI yang ngotot ingin merevisi undang-undang pilkada untuk independen? Ternyata sebagian besar adalah dari fraksi partai politik yang begitu sejak awal memang tidak mendukung Ahok.

Apalagi, bila memang Ahok bisa memenangkan Pilkada Gubernur DKI Jakarta mendatang dengan jalur independen, maka jelas mereka punya kepentingan menyelamatkan citra partai politik mereka.

Rey Arifin di facebooknya berseloroh, "Pantesan aja... wajah2 yang udah bayar mahar ke parpol bakal kelimpungan cari duit buat balik modal bayar mahar klo sampek dicuekin sama gubernurnya :v"

Nah, para anggota Komisi II DPR ini hingga saat ini masih memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu klausul yang dibahas ialah memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada. Ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menjelaskan, awalnya saat perwakilan publik menggugat ke Mahkamah Konsitusi (MK) terkait syarat minimal calon independen dibanding jumlah penduduk, Komisi II DPR merasa tak diberi ruang. Hal tersebut lantaran sebagai pembuat undang-undang, DPR tidak dimintai keterangan oleh MK.

"Bahwa yang dimaksud di UU Pilkada adalah dikali dengan jumlah penduduk. Tapi MK tetap beranggapan 6,5-10 persen dari DPT. MK tidak meminta pertimbangan kami sebagai pembuat UU. Jadi MK memutuskan 6,5-10 persen dikalikan DPT. Ya tidak apa-apa itu final and binding," ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/3).

Kemudian menurutnya, timbul wacana bahwa UU Pilkada ini harus pada asas keadilan. Karena syarat independen jauh lebih ringan dari syarat calon dari parpol, Komisi II DPR berniat menaikkan agar ada azas keadilan. Syarat parpol dinaikkan 5 persen, jadi 20 persen jumlah suara.

"Kami mewacanakan ke pemerintah agar norma ini dihitung kembali. Karena ini (revisi UU Pilkada) inisiatif pemerintah, komisi II akan buat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," tuturnya.

Previous
Next Post »

5 komentar

Click here for komentar
imam turmudi
admin
15 Maret 2016 16.40 ×

Tenang aja..., revisi UU ini akan mentah di tangan Bapak Presiden!!! Apalagi beliau mengatakan: jangan hanya memperingan atau memperberat!!!!

Reply
avatar
Elisheva Oen
admin
16 Maret 2016 00.32 ×

Bener2 kebingungan nyari sabetan lagi ya untuk minimal balikin modal yang uda keluar buat mahar kalo Pak Ahok terpilih jadi gubernur lagi... haizzz, sampe ga punya malu lagi sama rakyat dan yang paling menjengkelkan adalah selalu menataskan namakan rakyat... padahal saya g pernah milih satupun dari mereka, dulu golput, sekarang saya mau beri suara karna jelas pemerintahan di Dki dan negara RI ada perubahan menjadi lebih baik.

Reply
avatar
300953plb
admin
16 Maret 2016 04.37 ×

Pak Jokowi sdh mengatakan bahwa pemerintah tidak setuju perubahan persyaratan Pilkada. Jadi tenang aja..my bro..

Reply
avatar
Anto Dewa
admin
16 Maret 2016 18.13 ×

bener bener kering kantong mereka..gara gara AHOK...... T.O.P

Reply
avatar
17 Maret 2016 10.07 ×

wajah-wajah korup yg haus jabatan dan uang.
meringis deh lu pade skrg.
tidak ada rakyat yg mendukung kalian para wajah korup.

Reply
avatar