Ahok Umumkan Kekayaan Pribadinya Total Rp 21 Miliar, Apakah yang Lain berani juga Blak-Blakan?


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun terakhir menggantikan posisi Joko Widodo yang naik menjadi Presiden RI.

Setelah resmi menjabat sebagai gubernur, Basuki memperbaharui laporan harta kekayaannya pada 21 November 2014 dan berani mempublikasikannya secara umum ke masyarakat luas sesuai data KPK (nyata) sebagai bentuk keberanian transparansi publik mengenai jumlah harta dan kekayaannya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak merendah-rendahkan untuk mencari simpati masyarakat, dan berani menjelaskan secara rinci sumber perkembangan hartanya.

Harta dan kekayaan Ahok bertambah terbanyak dalam bentuk aset harta tak bergerak, yakni tanah yang dimiliki Ahok, terutama di Jakarta Utara, jumlahnya bertambah karena harga per meter tanah terus naik (NJOP). Semua secara detail sudah dilaporkan ke KPK dan siap diaudit secara rinci serinci-rincinya dari mana asal sumbernya. Sebab, bila terjadi kenaikan harta yang tidak wajar dari seorang pejabat, Ahok sering menyampaikan harus dicek sumbernya, sebab bila terbukti menggunakan jabatan untuk memperkaya diri diluar kewajaran, dan  tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, negara bisa menyitanya, ini sesuai dengan aturan PBB dalam pemberantasan korupsi dengan nyata dan mudah.

"Hitung saja jumlah harta pejabat publik, bila ada kenaikan kekayaan diluar kewajaran, lihat sumbernya, bila tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, itu bisa disita negara, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi," ujar Ahok.

Berdasarkan data yang diakses dari situs acch.kpk.go.id, total harta kekayaan Basuki yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 21.302.079.561 dan 3.749 dollar AS.

Kekayaan Basuki yang dilaporkan yaitu harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang totalnya senilai Rp 15.050.480. Tanah dan bangunan sebanyak 13 petak itu tersebar di Belitung Timur dan Jakarta Utara. Sementara harta bergerak berupa transportasi, nihil.

Basuki juga melaporkan logam mulia senilai Rp 650 juta yang didapat dari hasil sendiri dan hibah. Ada pun surat berharga dari investasi yang dilaporkan Basuki senilai Rp 2,595 miliar. Selain itu, giro dan setara kas lainnya yang tercantum sebesar Rp 2.939.592.240 dan 3.749
dollar AS.

Ahok juga ada piutang berbentuk pinjaman uangn sebesar Rp 67.008.321.

Dalam Pilkada DKI Jakarra 2017 nanti, Basuki memustuskan maju sebagai calon independen. Dia memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjadi bakal calon wakilnya.

Keputusan itu diambil setelah Basuki tidak mencapai kesepakatan dengan PDI-P untuk menggandeng Djarot. Dia pun mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai dari ranting, cabang, hingga pusat.

Rey Arifin menulis sebuah status di facebooknya, "Saya gak yakin semuanya seberani Ahok publikasikan secara umum kekayaan / harta pribadinya sampek secara detail disampaikan sumber-sumber hartanya ? Bila mahar ke partai politik bisa sampai Rp 200miliar maka kalau dituruti Ahok bakal garong uang rakyat atau gunakan duit cukong, dan itupun dia gak lakukan, ada yang masih berani blak-blakan?".

Baca : Begini Hitung-Hitungan Biaya Kampanye Ahok Jika Diusung Parpol

-----

Ahok Blak-Blakan Harta Pribadi Dituding Pencitraan oleh Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik bahwa dia melakukan pencitraan. Basuki menegaskan dia konsisten meminta seluruh pejabat untuk melakukan pembuktian harta terbalik.

"Kalau ngomong soal pencitraan seperti itu, kamu lihat dong sejarah saya dari jadi bupati sampai sekarang, ngomongnya sama enggak?" kata Basuki di Balai Kota, Selasa (29/9/2015).

Meski demikian, Basuki membenarkan pernyataan Taufik yang menyebut pejabat tidak wajib melakukan pembuktian harta terbalik dengan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Oleh karena itu, Basuki mengimbau hal itu menjadi kewajiban para pejabat karena bisa mengantisipasi tindak korupsi.

Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Makanya itu yang saya usulkan dari dulu secara konsisten, dari saya jadi anggota DPRD, Bupati Belitung Timur, anggota Komisi II DPR RI, wagub, sampai gubernur. Di mana pencitraannya? Saya lakukan konsisten dari dulu dengan kalimat yang sama tentang UU Pembuktian Terbalik," kata Basuki.

Sebelumnya Taufik menilai pembuktian harta terbalik bukan sebagai keharusan. Ia memandang pernyataan Basuki yang meminta pejabat melakukan pembuktian harta terbalik hanyalah bagian dari pencitraan.
Menurut Taufik, Basuki melakukan hal itu semata-mata agar dinilai bersih di mata masyarakat.

"Membuktikan kepada siapa? Kalau saya membuktikan kepada negara, saya bayar pajak. Kalau membuktikan kepada Anda, kewenangannya apa? Itu statement pencitraan ya, seolah-seolah bersih," kata dia.

Rey Arifin mengatakan, "Karena menjadi Pejabat Publik gaji dan keuangan yang dijalankan adalah berasal dari rakyat, maka sudah seharusnya dong, harta dan kekayaan pejabat tersebut harus diumumkan secara jelas dan berani terbuka sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat !. Jangan-jangan dia hanya berani teriak berantas korupsi, tapi kalau gak mau umumkan harta pribadi, ini bisa jadi hanya sebagai topeng saja, teriak anti korupsi padahal diri sendiri sudah bangun sistem korupsi yang detail sehingga tidak mudah orang tau, asal bisa tambah kaya sekaya-kayanya dengan menjadi pejabat publik. Dukung Ahok ! Ayo umumkan harta pribadi bila memang pejabat publik yang jantan dan dengan sebenarnya ingin melawan korupsi secara nyata ! bukan hanya teori saja demi kepentingan pribadi dan memperkaya diri sekaya-kayanya ! Dukung pejabat jujur, berani terbuka, dan tegas dalam memimpin, tidak melulu memperkaya diri dengan uang rakyat !"

Previous
Next Post »